• TANGGALAN

    Mei 2011
    S S R K J S M
        Jun »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Pos-pos Terbaru

  • Kategori

  • HAND MADE

KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara

  1. Pengertian

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai denga uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Pendekatan dalam perumusan pengertian Keuangan Negara Pendekatan yang dipakai dalam merumuskan keuangan adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Pengertian Keuangan dari sesi :

1. Objek               :semua hak, kewajiban, negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk                                            kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan                                   negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang                                            yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan                                     kewajiban tersebut.

2. Subjek             :seluruh objek keuangan diatas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai Pemerintah                          Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

3. Proses              :seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek tersebut                                               diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan                        pertanggungjawaban

4. Tujuan             : seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan                    dan/atau penguasaan objek dalam rangka.

B. Ruang Lingkup

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

3. Penerimaan Negara

4. Pengeluaran Negara

5. Penerimaan Daerah

6. Pengeluaran Daerah

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

8. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dengan rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

  1. Hak dan Kewajiban Negara
  2. Hak-hak Negara
  3. Hak Mencetak Uang
  4. Hak Mengadakan Pinjaman
  5. Hak Mengadakan Pinjaman Paksa
  6. Hak Menarik Pajak
  7. Hak Menarik Iuran dan Pungutan
  8. Kewajiban
  9. Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara
  10. Kewajiban membayar tagihan-tagihan yang datang dari pihak ketiga

C. Bidang pengelolaa Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam :

1. Sub Biang Pengelolaan Fiskal

2. Sub Bidang Pengelolaan Moneter

3. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang Disahkan (Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 butir

 

D. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

1. Pengaturan Kekuasaan Atas Keuangan Negara

2. Tugas Fiskal Menteri Keuangan

3. Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga

4. Pengaturan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

6. Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

E. Hubungan dan penetapan apbn

1. Penyusunan APBN

  1. Perubahan kebijakan umum APBD (pasal 18)

Pemerintah Daerah menyampaikan dan membahas kebijakan umum APBD dengan DPR (Juni) termasuk prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan tiap SKPD

  1. Penyusunan RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Pasal 19)

1)            Setiap SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya adalah tahun anggaran yang disusun.

2)            RKA-SKPD disampaikan dan dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD dengan DPRD

3)            Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

  1. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD (Pasal 20)

1)            Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya ke DPR (Oktober)

2)            Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dimana DPR dapat mengajukan usulan perubahan

3)            Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja

4)            Bilamana DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

.

F. Hubungan Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah serta Pemerintah/Lembaga Asing

  1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Bank Sentral (Pasal 21)

Pemerintah Pusat dan Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

  1. Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 22)
  2. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU No. 33/2004)
  3. Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPR
  4. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/ menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD
  1. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah/Lembaga Asing (Pasal 23)
  2. Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/ lembaga asing dengan persetujuan DPR.
  3. Pinjaman/hibah yang diterima Pemerintah Pusat dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Pemerintah Daerah

G. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

  1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Perusahaan Negara/Daerah/ Swasta (Pasal 24)
  2. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD
  3. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara sementara itu pembinaan dan pengawasan atas perusahaan daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
  4. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan negara dengan persetujuan DPR.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan daerah dengan persetujuan DPRD

  1. Hubungan Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Pengelola Dana Masyarakat (Pasal 25)
  2. Menteri Keuangan membina dan mengawasi pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.
  3. Gubernur/Bupati/Walikota membina dan mengawasi badan pengelola dana masyarakat

yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.

8.

Pelaksanaan APBN

  1. Pelaksanaan Undang-undang tentang APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden
  2. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
  3. Laporan Realisasi Semester Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disusun oleh Pemerintah Pusat dan disampaikan ke DPR (paling lambat akhir juli) guna dibahas bersama

  1. Penyesuaian APBN

Penyesuaian APBN dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama antara Pemerintah Pusat dan DPR guna penyusunan prakiraan perubahan atas APBN bilamana terjadi :

1)            Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.

2)            Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal

3)            Keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran aggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

4)            Keadaan yang menyebabkan saldo negara lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaAran tahun yang berjalan.

  1. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan APBN

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan APBN diajukan Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan DPR sebelum tahun anggaran bersangkutan berjalan.

  1. Pelaksanaan APBD (Pasal 28)
  2. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disusun Pemerintah Daerah dan disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama (paling lambat akhir Juli)

  1. Penyesuaian APBD

Penyesuaian APBD dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD bilamana terjadi :

1)            Asumsi kebijakan umum tidak sesuai dengan perkembangan

2)            Harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

3)            Bila saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diajukan Pemerintah Daerah kepada DPRD sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir

  1. Undang-undang Perbendaharaan (Pasal 29)

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara (UU No. 1/2004)

H. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD

  1.                 1.            Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (Pasal 30)
  2. Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan Presiden ke DPR paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  3. Laporan Keuangan tersebut meliputi :

1)            Laporan Realisasi APBN (LR)

2)            Neraca

3)            Laporan Arus Kas (LAK)

4)            Catatan atas Laporan Keuangan

5)            Laporan Keuangan Perusahaan negara dan badan lainnya sebagai lampiran

  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Pasal 31)
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan Gubernur/Walikota/Bupati ke DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  3. Laporan Keuangan tersebut meliputi:

1)            Laporan Realisasi APBN (LR)

2)            Neraca

3)            Laporan Arus Kas (LAK)

4)            Catatan atas Laporan Keuangan

5)            Laporan Keuangan Perusahaan negara dan badan lainnya sebagai lampiran

  1. Bentuk/Isi Laporan (Pasal 32)

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  1. Pemeriksaan

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri (UU No. 15/2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: