• TANGGALAN

    Mei 2011
    S S R K J S M
        Jun »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Pos-pos Terbaru

  • Kategori

  • HAND MADE

Penggunaan APBD

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pengukuran pendapatan dilakukan mengguakan mata uang rupiah jadi apabila ada pendapatan dengan mata uang asing harus dikonversi kemata uang rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Dalam APBD,  tentunya yang pertama disorot adalah bagaimana pemerintahan daerah bisa mengumpulkan pendapatan yang bisa dianggarkan untuk memenuhi atau menutupi rencana belanja daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memanfaatkan beberapa pos yang merupakan sumber pendapatan daerah yang utama baik itu untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

  1. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan empat jenis pendapatan, yaitu :
  2. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Dalam UU nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah , terdapat pengelompokan pajak yang menjadi milik provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Retribusi daerah. Retribusi merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. UU nomor 34 tahun 2000 merupakan pasal yang mengatur pengelompokan retribusi yang menjadi milik provinsi dan kabupaten/kota.
  4. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan daerah yang berasaldari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan ini perupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik daerah

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh  dari otoritas pemerintah di atasnya, pendapatan ini muncul setelah adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pendapatan ini digolongkan menjadi 2 untuk provinsi dan 3 untuk kabupaten/kota.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan ini muncul setelah adanya Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

  1. Pendapatan hibah
  2. Pendapatan dana darurat
  3. Pendapatan lainya
  1. BELANJA DAERAH

Definisi belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum pemerintah Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sepertihalnyapada pendapatan, pengukuran belanja daerah juga menggunakan mata uang rupiah.

Menurut Abdul Halim Penggunaan APBD atau biasa disebut dengan belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi  (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran. Sedangkan klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Walaupum diklasifikasikan menjadi 3, namun dalam laporan realisasi anggaran klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi ekonomi yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

  1. Belanja Operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang member manfaat jangka pendek.
  2. Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
  3. Belanja Tidak Terduga. Kelompok biaya lain-lain atau tidak terduga adalah pengeluaran angaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencanan social, dan pengeluaran tidak terduga lainya yang sangat dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan wewenang pemerintah pusat atau daerah.
  4. Transfer. Kelompok belanja transfer muncul setelah adanya PP Nomor 24 Tahun 2005. Adapun yang dimaksud dengan transfer disini adlaah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: